Satrio Arismunandar : Pers Juga Ikut Bermain Politik, Bukan Sekadar Pilar Demokrasi

Wartabisnis.biz.id-Jakarta, Posisi pers dalam demokrasi tidaklah sederhana. Pers bukan cuma salah satu pilar demo krasi, tetapi ia juga ikut bermain dalam politik pada sistem demokrasi tersebut. Hal itu dikatakan Sekjen SATUPENA, Dr. Ir. Satrio Arismunandar.

Satrio Arismunandar mengo mentari diskusi di Jakarta tentang kondisi pers di era demokrasi, Kamis malam, 22 Februari 2024. Diskusi itu diadakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA, yang diketuai penulis senior Denny JA.

Diskusi yang dikomentari Satrio Arismunandar itu menghadir kan nara sumber wartawan senior Wina Armada Sukardi. Diskusi itu dipandu oleh Elza Peldi Taher dan Amelia Fitriani.

Menurut Satrio, jika melihat kasus di Indonesia, di zaman Orde Lama dulu, banyak media berafiliasi dengan partai-partai politik, yang menganut ideologi yang berbeda-berbeda.

“PKI, PSI, PNI, NU, dan berbagai partai politik yang ada pada masa itu, masing-masing memiliki media sendiri, yang menyuarakan ideologi dan kepentingannya,” tutur Satrio.

“Oleh karena itu, bisa disimpul kan bahwa pers atau media bukanlah sekadar pilar ke empat demokrasi, seperti yang sering dikatakan para akade misi. Tetapi media juga ikut berperan sebagai pemain dalam politik,” lanjutnya.

Salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini berpendapat, peran media sebagai salah satu pemain politik di Indonesia itu juga terjadi pada era sekarang, khususnya pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024.

“Secara ideologi, memang perbedaan antarpartai saat ini tidak setajam seperti era zaman Presiden Soekarno dulu. Kecuali PKS yang agak khusus, secara ideologi sebenarnya PDIP, Golkar, Gerindra, dan Nasdem itu sama saja,” ujarnya.

Tetapi, jelas Satrio, hal itu bukan lantas berarti media tidak dimanfaatkan sebagai alat politik kepentingan. Faktanya, sejumlah pemimpin partai politik adalah juga pemilik media besar, termasuk memiliki surat kabar, stasiun TV dan media online.

“Media itu lalu tanpa ragu digunakan sebagai alat kampanye, untuk mendukung pemenangan partai, calon presiden, ataupun agenda politik lain yang menjadi kepentingannya,” ungkap Satrio, yang hampir 38 tahun menjadi wartawan.

“Maka, jika media atau pers mau difungsikan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, situasinya sedikit rumit. Kita perlu bertanya dulu, media yang mana dan media yang bagaimana,” ujar mantan dosen Ilmu Komunikasi di FISIP UI ini.

Ditambahkan oleh Satrio, situasi semakin diperumit dengan perkembangan pesat media sosial, yang penuh berlimpah informasi. Entah informasi yang betul-betul bernilai penting, maupun informasi sampah.

“Pers atau media mainstream seharusnya menjadi acuan informasi dalam sistem demokrasi. Tetapi ironinya, masyarakat justru lebih sering mengunyah informasi dari media sosial ketimbang media mainstream,” tutur Satrio.